Bogor, Ruangpena.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberlakuan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT). Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya operasional sektor perikanan sekaligus memberikan kepastian usaha di tengah tingginya harga BBM non-subsidi.
Keputusan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026), dan disampaikan kepada awak media oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter, sedangkan nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter. Untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha perikanan skala menengah, pemerintah menetapkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” kata Airlangga.
Selisih Harga Ditanggung BPDP, Bukan APBN
Airlangga menjelaskan, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri, harga keekonomian BBM berada di kisaran Rp18.600 per liter. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp3.600 per liter yang akan ditanggung melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Pemerintah menegaskan bahwa dukungan harga tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait subsidi tersebut. Besarnya sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai oleh BPDP,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, kondisi keuangan BPDP saat ini dinilai mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kuota 400 Ribu Ton Selama Enam Bulan
Pemerintah menetapkan kuota penyaluran BBM harga khusus sebanyak 400.000 ton yang akan berlaku selama enam bulan ke depan.
Kebijakan ini ditujukan untuk membantu pengusaha perikanan yang selama ini terdampak tingginya biaya bahan bakar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional.
Bahlil: Beri Kepastian bagi Pelaku Usaha Perikanan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha perikanan, khususnya pemilik kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT.
Menurutnya, harga BBM sebesar Rp15.000 per liter akan membantu menekan biaya operasional yang selama ini meningkat akibat kenaikan harga BBM non-subsidi.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang harganya agak tinggi sekarang. Dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional nelayan yang 30 GT ke atas,” ujar Bahlil.
Ia memastikan Kementerian ESDM segera menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Penyaluran Akan Diawasi Ketat
Pemerintah juga memastikan implementasi kebijakan berjalan tepat sasaran. Penentuan lokasi penyaluran BBM khusus akan dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mencegah penyalahgunaan.
“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, titik-titik penyalurannya akan dikoordinasikan dengan Menteri Perikanan. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian disalahgunakan,” tegas Bahlil.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya saing sektor perikanan nasional semakin meningkat sekaligus menjaga keberlanjutan usaha nelayan skala menengah yang berperan penting dalam rantai pasok hasil laut Indonesia.
Editor : Redaksi
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.