Tanggamus, Ruangpena.com – Tim peneliti Politeknik Negeri Lampung (Polinela) melakukan penelitian mengenai penerapan akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan tingkat literasi keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Lampung, pada 16 Juli 2026.
Penelitian tersebut diketuai Klemensia Erna Christina Sinaga, S.E., M.Sc., bersama anggota Indriyani, S.E., M.Ak., Rezika Farah Sabila, S.E., M.Ak., dan M. Rizki Fajri, S.E., M.Ak. Kegiatan penelitian turut melibatkan mahasiswa Oedilla Damayanti dan Debora Crachella.
Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pendamping PKH, pengisian kuesioner literasi keuangan oleh KPM, serta edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga.
Tim peneliti menggali penerapan akuntabilitas PKH melalui lima dimensi utama, yakni transparansi, kepatuhan, responsivitas, pelaporan, dan pengawasan.
Transparansi PKH Dilakukan melalui P2K2 dan Komunikasi Digital
Hasil wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan Gunung Alip menunjukkan bahwa aspek transparansi program dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pertemuan bersama pemerintah desa, serta komunikasi melalui grup WhatsApp.
Informasi yang disampaikan kepada KPM mencakup kebijakan program, hak dan kewajiban penerima manfaat, hingga informasi terkait proses penyaluran bantuan.
“Informasi tersebut disampaikan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang disebut dengan P2K2. Baik itu informasi berupa materi yang disampaikan maupun informasi-informasi baru terkait kebijakan dan proses bisnis PKH,” ujar Agus Mardika, Pendamping PKH Kecamatan Gunung Alip.
Sementara itu, aspek kepatuhan, responsivitas, pelaporan, dan pengawasan dijalankan melalui proses verifikasi dan validasi data KPM, mekanisme pengaduan, pelaporan kegiatan pendamping, serta monitoring secara berjenjang.
Pengawasan program melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pendamping PKH, pemerintah desa dan kecamatan, Dinas Sosial, hingga Kementerian Sosial.
Dorong KPM Menuju Kemandirian Ekonomi
Dalam penelitian tersebut, pendamping PKH juga menekankan pentingnya program pendukung yang dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi KPM.
Agus Mardika berharap bantuan sosial tidak hanya menjadi dukungan jangka pendek, tetapi juga diikuti dengan pemberdayaan yang memungkinkan KPM meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonominya.
“Harapannya KPM tidak hanya menerima uang saja dari pusat, tetapi dari pemerintah daerah ada pelatihan-pelatihan agar mereka lebih berkembang dan punya keahlian. Dengan begitu, suatu saat ketika mereka sudah mandiri, mereka tidak bergantung lagi kepada bansos,” ungkapnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar program perlindungan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong peningkatan kapasitas penerima manfaat secara berkelanjutan.
Pendamping PKH Kecamatan Gunung Alip lainnya, Nurhayati, menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data penerima manfaat dengan kondisi aktual di lapangan.
Menurutnya, perubahan kebijakan terkait PKH juga terus dikomunikasikan kepada KPM, salah satunya melalui grup WhatsApp. Dengan demikian, penerima manfaat dapat memperoleh informasi terbaru secara lebih cepat.
Polinela Berikan Edukasi Literasi Keuangan
Selain mengkaji akuntabilitas pelaksanaan PKH, tim peneliti Polinela memberikan edukasi literasi keuangan kepada KPM.
Materi edukasi mencakup pengelolaan keuangan keluarga, penentuan prioritas kebutuhan, perencanaan penggunaan dana, hingga pengambilan keputusan keuangan.
Untuk mengetahui kondisi literasi keuangan KPM sekaligus melihat perubahan setelah mendapatkan edukasi, tim menggunakan instrumen pretest dan posttest.
Kuesioner tersebut mengukur tiga aspek utama, yaitu pengetahuan keuangan, perilaku dalam mengelola keuangan, serta kemampuan mengambil keputusan keuangan.
Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya berupaya menggambarkan tata kelola dan akuntabilitas PKH di tingkat lokal, tetapi juga melihat sejauh mana peningkatan literasi keuangan dapat mendukung kemampuan keluarga penerima manfaat dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki.
Hasil Penelitian Jadi Dasar Rekomendasi
Tim peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan akuntabilitas PKH di Kecamatan Gunung Alip sekaligus mengidentifikasi kapasitas literasi keuangan KPM.
Temuan penelitian selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat tata kelola PKH, meningkatkan edukasi keuangan, serta mengembangkan program pendukung yang dapat mendorong KPM menuju kemandirian.
Penelitian tersebut juga memiliki relevansi dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Penguatan akuntabilitas program perlindungan sosial dan peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas keluarga penerima manfaat agar mampu mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik serta secara bertahap meningkatkan kemandiriannya.
Dengan demikian, penelitian Polinela di Kecamatan Gunung Alip diharapkan tidak hanya menghasilkan temuan akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan pelaksanaan PKH dan peningkatan kualitas kehidupan KPM.
Penulis : Ruangpena.com
Editor : Redaksi
