Lampung, Ruangpena.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Lampung pada Maret 2026 sebesar 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm), menurun dibandingkan Februari yang mencapai 0,36 persen (mtm). Capaian ini sejalan dengan rata-rata inflasi Maret dalam tiga tahun terakhir.
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di daerah masih relatif terkendali.
Dari sisi penyumbang, inflasi Maret terutama dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Komoditas utama yang memberi andil antara lain daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen).
Kenaikan harga bahan pangan tersebut dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin didorong penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina pada awal Maret, seiring dinamika harga minyak global.
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing mencatat deflasi dengan andil -0,09 persen dan -0,02 persen, didukung meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Pesawaran dan Lampung Tengah. Penurunan harga emas dunia juga turut menekan harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi sepanjang 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen (yoy). Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai.
Dari sisi inflasi inti, risiko berasal dari peningkatan permintaan seiring realisasi kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35 persen yang berlangsung bertahap sepanjang 2026, serta potensi kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, pada komponen harga bergejolak (volatile food), risiko muncul dari rendahnya realisasi tanam akibat curah hujan tinggi pada Maret yang berpotensi menekan panen pada triwulan II. Selain itu, proyeksi curah hujan rendah pada April–September serta potensi El Nino lemah di semester II juga berisiko mengganggu produksi pangan.
Adapun dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered prices), risiko inflasi dipicu potensi kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia, serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan harga rokok.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K.
Pada aspek keterjangkauan harga, upaya dilakukan melalui operasi pasar beras dan penguatan monitoring harga komoditas strategis. Dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong perluasan Toko Pengendalian Inflasi serta kerja sama antar daerah.
Sementara itu, kelancaran distribusi diperkuat melalui perbaikan infrastruktur dan dukungan subsidi ongkos angkut. Adapun pada aspek komunikasi, pemerintah meningkatkan koordinasi serta pemanfaatan media digital untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, stabilitas harga di Lampung diharapkan tetap terjaga meskipun dihadapkan pada dinamika ekonomi global dan domestik yang masih berfluktuasi.
