Bandar Lampung, Ruangpena.com – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir dinilai belum berada pada level yang mengkhawatirkan.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD ARUN Lampung, Ardho Adam Saputra SE, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat menghadapi tekanan ekonomi global.
Menurut Ardho, gejolak nilai tukar bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga hampir seluruh negara di kawasan Asia akibat ketidakpastian ekonomi dunia dan tensi geopolitik internasional yang terus meningkat.
“Tak perlu khawatir berlebihan terhadap pelemahan rupiah. Kondisi ini masih normal dalam menghadapi guncangan ekonomi dunia. Bahkan hampir seluruh negara Asia juga terkena imbasnya, dan ada yang dampaknya lebih besar dibanding Indonesia,” ujar Ardho dalam keterangannya, Minggu, (17/5/2026).
Ia menilai optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup beralasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen.
Angka tersebut disebut menjadi indikator bahwa program ekonomi kerakyatan yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak nyata terhadap daya tahan ekonomi nasional.
Ardho menyebut sistem ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat karena ditopang pasar domestik, penggunaan bahan baku lokal, hingga peran besar sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Presiden Prabowo sangat yakin dengan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di kuartal pertama. Ini menunjukkan program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat berjalan baik. Sistem ekonomi kita kuat karena berbasis pasar domestik, penggunaan bahan baku lokal, serta ditopang UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi masyarakat.
Program-program seperti Koperasi Merah Putih hingga program makan bergizi gratis (MBG) juga diyakini mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect dari desa hingga perkotaan.
“Pertumbuhan ekonomi 5,6 persen itu menunjukkan daya beli masyarakat masih kuat. Perputaran uang di desa saat ini juga cukup tinggi,” lanjutnya.
Selain itu, Ardho menyoroti capaian neraca perdagangan Indonesia pada kuartal pertama 2026 yang mencatat surplus kumulatif sebesar 5,55 miliar dolar AS.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, ia menilai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah masih berada dalam koridor yang tepat melalui berbagai instrumen kebijakan moneter.
Mulai dari operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan cadangan wajib minimum, kebijakan suku bunga atau discount rate policy, hingga pengaturan kredit perbankan.
“Bank Indonesia memiliki instrumen yang cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter yang dilakukan saat ini masih sesuai kewenangannya dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional,” jelasnya.
Ardho mengakui salah satu faktor yang paling memengaruhi neraca perdagangan saat ini adalah kenaikan harga minyak dunia akibat situasi geopolitik yang tidak stabil, termasuk konflik dan perang di kawasan Timur Tengah yang belum dapat diprediksi kapan berakhir.
Menurut dia, lonjakan harga minyak mentah dunia memang berpotensi menggerus devisa negara karena meningkatnya biaya impor energi. Namun pemerintah dinilai telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.
“Pemerintah sudah membangun proteksi melalui program BBM B50, hilirisasi energi, hingga pengembangan energi terbarukan. Langkah ini penting untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi,” katanya.
Di akhir keterangannya, Ardho mengajak masyarakat untuk tidak terpancing kepanikan akibat fluktuasi ekonomi global. Ia meyakini arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang saat ini dijalankan pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
“Berdasarkan kalkulasi pribadi saya, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Masyarakat tidak perlu panik berlebihan karena justru dapat memicu kepanikan publik. Saya yakin jika program ekonomi kerakyatan terus berjalan sampai 2030, Indonesia akan menjadi negara yang semakin kuat,” tegasnya.(*)
