Jakarta, Ruangpena.com – Kabupaten Supiori, Papua, mencatat sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Melalui kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Supiori, dan Koso Nippon Jepang, daerah ini resmi menjadi kabupaten pertama di Regional Papua yang menerapkan Program Review, yakni instrumen evaluasi kebijakan publik berbasis partisipasi langsung masyarakat.
Program Advokasi Kebijakan tersebut digelar di Aula Jules F. Warikar, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Supiori, Senin (27/7/2026), sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Libatkan Warga Menilai Kinerja Program Pemerintah
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Supiori Heronimus Mansoben, Wakil Bupati Sahrul Hasanudin Nunsi, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R. Fahsul Falah, serta perwakilan Koso Nippon Jepang, Taki Kitada.
Turut hadir pimpinan DPRK Kabupaten Supiori, Kepala BPS Supiori, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, kepala distrik, hingga pimpinan lembaga keagamaan.
Berbeda dengan evaluasi pemerintahan pada umumnya, Program Review melibatkan 30 warga yang dipilih secara acak sebagai Warga Penilai untuk memberikan penilaian langsung terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Proses evaluasi didampingi tim evaluator independen yang berasal dari kalangan akademisi dan tokoh agama, sehingga hasil penilaian diharapkan objektif serta merepresentasikan aspirasi masyarakat.
Program Bantuan Peti Jenazah Raih Apresiasi Tinggi
Salah satu program yang dievaluasi adalah Program Bantuan Peti Jenazah yang dikelola RSUD Kabupaten Supiori.
Hasilnya, 28 dari 30 warga menyatakan program tersebut telah berjalan baik dan layak dilanjutkan. Sementara dua warga menilai program tetap perlu diteruskan dengan sejumlah penyempurnaan.
Tidak ada satu pun peserta yang merekomendasikan penghentian program tersebut.
Masyarakat menilai bantuan peti jenazah sangat membantu keluarga yang sedang berduka karena mampu meringankan beban ekonomi.
Meski demikian, evaluator memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain memperluas sosialisasi hingga wilayah terpencil, memperkuat basis data penerima manfaat, menyempurnakan sistem penganggaran, serta menyusun indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang lebih terukur.
Program Bantuan Beras TEPAT Dinilai Efektif
Program prioritas lainnya yang mendapat penilaian positif adalah Program Bantuan Beras TEPAT yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori.
Sebanyak 27 warga menyatakan program tersebut layak dilanjutkan, sedangkan tiga warga mengusulkan perbaikan tanpa meminta penghentian program.
Beberapa rekomendasi yang muncul di antaranya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung, penguatan sistem verifikasi dan validasi penerima bantuan, serta pembentukan tim pengawas yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
BSKDN: Partisipasi Warga Kunci Tata Kelola yang Responsif
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang terbuka dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Menurutnya, kebijakan publik akan semakin tepat sasaran apabila masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan penilaian secara langsung terhadap program yang mereka rasakan manfaatnya.
Pemkab Supiori Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Supiori Heronimus Mansoben menyatakan Pemerintah Kabupaten Supiori berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Warga Penilai.
Ia juga memastikan Program Review akan dijadikan sebagai instrumen evaluasi kebijakan secara berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pemerintah daerah.
Berpotensi Jadi Model Evaluasi di Papua
Keberhasilan pelaksanaan Program Review di Kabupaten Supiori diharapkan menjadi role model bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Regional Papua maupun kawasan Indonesia Timur.
Melalui pendekatan partisipatif ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga berperan sebagai evaluator yang ikut menentukan arah penyempurnaan program pemerintah.
Model evaluasi tersebut diyakini mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Editor : VRITIMES
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.