Jakarta, Ruangpena.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui layanan kesehatan yang terintegrasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Cek Kesehatan Gratis” yang digelar di Hotel Horison, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).
Forum yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri ini menjadi wadah penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tindak lanjut hasil skrining kesehatan massal agar tidak berhenti pada tahap deteksi dini.
Kemendagri: Cek Kesehatan Gratis Harus Berlanjut Hingga Penanganan
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa tingginya temuan faktor risiko kesehatan dari Program CKG harus direspons dengan sistem pelayanan kesehatan yang berkesinambungan.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan lanjutan secara cepat, tepat, dan efektif.
“Besarnya temuan kasus faktor risiko kesehatan dari program CKG memerlukan sistem pelayanan yang menjamin kesinambungan layanan. Peran pemerintah daerah dan optimalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi kunci utama agar masyarakat mendapatkan penanganan medis yang cepat, tepat, dan efektif,” ujar Fahsul Falah.
Ia menambahkan, integrasi layanan kesehatan mulai dari fasilitas kesehatan primer hingga rumah sakit rujukan menjadi salah satu fokus utama yang perlu diperkuat di seluruh daerah.
Bahas Respons Publik hingga Tren Industri Kesehatan
Selain membahas aspek kebijakan pemerintahan, forum ini juga menghadirkan perspektif dari dunia industri dan komunikasi publik.
CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono T., memaparkan analisis mengenai potensi respons masyarakat terhadap implementasi Program Cek Kesehatan Gratis serta perkembangan industri kesehatan yang dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut diharapkan mampu memperkaya strategi implementasi program kesehatan nasional agar lebih efektif dan mendapat dukungan masyarakat.
Hadirkan Narasumber Lintas Sektor
Forum Diskusi Aktual turut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, pemerintah daerah, hingga organisasi dan pelaku industri untuk memberikan pandangan dari berbagai perspektif.
Di antaranya:
- Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M.
- Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.
- Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan dr. Elvieda Sariwati, M.Epid.
- Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Fauzan Hasan, S.STP., M.Si.
- CEO Elektrik Rakyat Indonesia (ERI) M. Divo Kartono
- Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Puji Winarti, S.KM., M.Kes.
- Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas Renova Gloria Montesori Siahaan, S.E., M.Sc.
- Analis Keuangan Negara Ahli Muda Imam Yuwono, S.E.
Para narasumber membahas berbagai aspek, mulai dari tata kelola pelayanan kesehatan, kebijakan fiskal, sinkronisasi program pusat dan daerah, hingga implementasi teknis di lapangan.
Hasil Forum Jadi Rekomendasi Kebijakan Nasional
Melalui Forum Diskusi Aktual tersebut, BSKDN Kemendagri berhasil menghimpun berbagai praktik baik, strategi implementasi, serta rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan hasil Program Cek Kesehatan Gratis dapat ditindaklanjuti secara optimal hingga masyarakat memperoleh layanan medis yang dibutuhkan.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran pemerintah daerah, Kemendagri optimistis Program Cek Kesehatan Gratis tidak hanya menjadi program skrining massal, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Editor : Redaksi
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.