Bandar Lampung, Ruangpena.com – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan komitmen serius pemerintah kota dalam menangani persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan utama di ibu kota Provinsi Lampung.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas lingkungan. Kegiatan dibuka oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui perwakilan Kepala Bappeda, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif dalam penanganan banjir di Bandar Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, Eva menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujar Eva.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Bandar Lampung menjadi tantangan tersendiri, dengan keberadaan sedikitnya enam sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil yang melintasi wilayah kota. Namun, sebagian aliran tersebut mengalami penyempitan akibat bangunan liar yang berdiri di atas saluran air.
“Banyak bangunan yang menutup aliran sungai, sehingga air tidak mengalir normal dan memicu banjir,” jelasnya.
Eva menegaskan bahwa penertiban bangunan di atas aliran sungai akan tetap dilakukan, namun dengan pendekatan yang humanis guna menghindari konflik sosial.
“Kita harus tetap manusiawi dalam penanganan. Tapi jika ini tidak ditangani, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Selain penertiban, Eva juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, khususnya antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam penanganan banjir dari hulu hingga hilir.
FGD ini turut menghadirkan akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, unsur Forkopimda, camat, lurah, serta mahasiswa untuk merumuskan peta jalan penanganan banjir secara komprehensif. Pembahasan meliputi normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, penguatan daerah resapan air, penataan ruang, hingga penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat.
Melalui forum ini, dihasilkan komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah, sekaligus memperkuat sinergi antara program infrastruktur, kebijakan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.
Eva juga mengapresiasi kontribusi berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi lingkungan, dalam memberikan masukan strategis.
“Kami berharap melalui forum ini lahir langkah konkret dan terintegrasi agar ke depan Bandar Lampung bisa terbebas dari banjir,” pungkasnya. (***)
Editor : Redaksi
