Lampung, Ruangpena.com – Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Lampung (KOMAL) melontarkan kritik keras terhadap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung terkait proyek pembangunan GOR pengganti di kawasan PKOR Way Halim yang disebut mangkrak.
Ketua KOMAL, Setiawan, menyatakan pihaknya telah melayangkan Surat Permohonan Klarifikasi Nomor 55/SPK/KOMAL/X/2026 pada 4 Mei 2026 kepada Dinas PKPCK Provinsi Lampung. Namun hingga Kamis (7/5/2026), pihaknya mengaku belum menerima tanggapan resmi.
“Kami menilai tidak adanya klarifikasi menunjukkan lemahnya komitmen transparansi publik,” ujar Setiawan dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, (07/05/2026).
Soroti Proyek GOR Pengganti
KOMAL menyoroti pembangunan GOR pengganti yang direncanakan menjadi pengganti GOR Saburai setelah lokasi lama dialihkan menjadi Masjid Al-Bakrie.
Menurut KOMAL, proyek GOR di PKOR Way Halim hingga kini baru berada pada tahap tiang dan fondasi, meskipun anggaran sekitar Rp6 miliar disebut telah terserap pada Tahun Anggaran 2025.
“Faktanya bangunan belum rampung, sementara status tender di LPSE sudah dinyatakan selesai,” kata Setiawan.
KOMAL juga mempertanyakan kesesuaian proyek tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terkait penyediaan aset pengganti sebelum aset lama dihapuskan.
Desak Audit dan Evaluasi
Dalam pernyataan sikapnya, KOMAL mendesak Gubenur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengevaluasi jajaran Dinas PKPCK Provinsi Lampung dan memerintahkan audit investigatif terhadap proyek tersebut.
Mereka meminta pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat, BPKP, hingga aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
KOMAL juga menyatakan akan menempuh sejumlah langkah hukum, mulai dari pengajuan keberatan kepada atasan PPID, sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Lampung, hingga pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung.
Minta Transparansi Pengelolaan Anggaran
Setiawan menegaskan pihaknya menghormati pembangunan Masjid Al-Bakrie sebagai bagian dari fasilitas publik. Namun, ia menilai pemerintah daerah juga harus memastikan keberadaan fasilitas olahraga pengganti yang layak bagi atlet.
“Kami tidak menolak pembangunan masjid, tetapi jangan sampai fasilitas olahraga pengganti terbengkalai sementara anggaran negara sudah terserap,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PKPCK Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan KOMAL.
Penulis : Tama
