Padang, Ruangpena.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan rapat koordinasi serta memperkuat sinergi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat di Padang, Kamis (26/2).
Menhub Dudy menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan yang perlu diberikan Pemda Sumatera Barat guna menghadapi lonjakan perantau yang kembali ke ranah Minang pada angkutan lebaran 2026.
Menhub Dudy melihat daerah Sumatera Barat memiliki karakteristik pergerakan yang khas pada masa Angkutan Lebaran. “Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar, sehingga setiap menjelang hari raya Idul Fitri, terjadi arus kedatangan yang signifikan dari berbagai daerah di Indonesia menuju kampung halaman di ranah minang,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menhub menyebut penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Sumatera Barat menuntut kesiapan yang matang, responsif, dan terintegrasi. Sinergi yang kuat antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, POLRI, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat menjadi elemen penentu dalam mengelola arus mudik dan balik secara efektif.
Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, akan ada 1,88 juta masyarakat Sumatera Barat yang melakukan pergerakan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Dari sisi tujuan, arus pergerakan terbesar mengarah ke Jawa Tengah, sedangkan menuju Sumatera Barat sebesar 5,36 juta orang.
Oleh karena itu, kesiapan berbagai simpul transportasi utamanya bandara dan terminal perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan, kebutuhan dukungan yang diperlukan meliputi penyiapan posko, tempat istirahat, antisipasi kepadatan,penyediaan informasi, pemantauan daerah rawan bencana serta pengaturan dan rekayasa lalu lintas.
“Kami harap Pemda Sumatera Barat bersama dengan stakeholder terkait dapat melakukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran, memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi, serta melakukan pemeriksanaan kendaraan (pengemudi),” lanjut Menhub.
Menhub juga mendorong adanya konsolidasi pelaksanaan mudik gratis melalui integrasi data, jadwal, dan rute agar layanan tepat sasaran dan keterisian optimal, serta penyediaan feeder untuk membantu para pemudik menuju lokasi keberangkatan mudik gratis.
Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, Kementerian Perhubungen mengajak pemerintah daerah serta Kepolisian RI untuk mengoptimalkan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat (rest area). Untuk itu diperlukan sejumlah fasilitas seperti parkir gratis dan aman, toilet–sanitasi memadai, air bersih, penerangan, pos kesehatan ringan, serta signage dan pengaturan lalu lintas terpadu.
Sementara rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara kondisional, diantaranya apabila terdapat hambatan seperti bencana longsor dan banjir. Di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian perlu disediakan petugas keamanan, kesiapan jalur alternatif, serta penanganan perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta.
Apabila jalan terletak di daerah rawan banjir dan longsor, maka pemerintah daerah diharapkan menyiapkan pos-pos mitigasi, khususnya pada jalur yang dilewati pemudik serta mengimplementasikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di daerah rawan bencana hidrometeorologi.
Di samping itu, Menhub mengajak Pemerintah Pusat, Pemda dan Kepolisian untuk memberi perhatian lebih pada area pasar tumpah dan lokasi wisata, khususnya pada pengaturan area parkir sehinggaidak menimbulkan kepadatan. Hal ini mengingat adanya potensi peningkatan pembeli di pasar menjelang Idul Fitri serta potensi peningkatan kunjungan ke tempat wisata setelah hari Idul Fitri (H+1 dan H+2).
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono.
