Tanggamus, Ruangpena.com – Pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tanggamus kembali menjadi sorotan. Sejumlah kejanggalan mencuat, mulai dari dugaan praktik jual beli proyek, pemotongan dana tidak wajar, hingga indikasi pelanggaran prosedur karena tidak melibatkan instansi terkait.
Berdasarkan keterangan sumber yang enggan disebutkan namanya, terdapat indikasi kuat adanya oknum yang bertindak layaknya “pedagang proyek” dalam pelaksanaan KDMP. Proyek yang seharusnya dikerjakan sesuai mekanisme justru diduga diperjualbelikan kepada pihak lain dengan selisih nilai anggaran.
“Nilai di anggaran misalnya Rp80 juta, tapi yang diterima pelaksana hanya sekitar Rp75 juta, bahkan ada yang jauh lebih kecil karena dipotong berkali-kali,” ungkap sumber tersebut, Rabu (29/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akibat praktik tersebut, sejumlah rekanan dilaporkan kesulitan menyelesaikan pekerjaan karena keterbatasan anggaran. Dampaknya, beberapa proyek terindikasi mangkrak dan tidak berjalan sesuai target.
Sorotan lain muncul dari tidak dilibatkannya pihak kecamatan dalam proses pelaksanaan. Padahal, secara administratif dan kewilayahan, kecamatan memiliki peran penting dalam aspek legalitas dan pengawasan.
“Camat maupun Sekcam tidak mengetahui lokasi maupun progres pembangunan, padahal mereka tercatat sebagai bagian dari sistem pengawasan,” tambahnya.
Kondisi ini diperparah dengan dugaan adanya oknum yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas, namun justru ikut terlibat sehingga fungsi kontrol dinilai tidak berjalan optimal.
Sumber tersebut juga menguatkan kritik yang sebelumnya disampaikan oleh kalangan aktivis terkait dugaan penyimpangan dalam program ini. Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan tujuan awal program pemerintah.
“Program ini seharusnya untuk menekan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu,” ujarnya.
Ia berharap ke depan dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia yang terlibat, agar program dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, peran media juga diharapkan dapat terus mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Diharapkan penelaahan dan evaluasi segera dilakukan guna memastikan pelaksanaan program KDMP berjalan sesuai tujuan.
Editor : Redaksi
