Jakarta, Ruangpena.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Selain itu, pemerintah juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan secara cepat, transparan, dan komprehensif, serta memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum tanpa adanya kekebalan.
“Serangan berulang terhadap personel Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap jaminan keselamatan pasukan perdamaian,” tegas Djamari dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bersikap tegas, bersatu, dan konsisten dalam menindaklanjuti hasil investigasi, guna menjamin perlindungan maksimal bagi pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP). Langkah ini dilakukan bersama Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Luar Negeri.
Penguatan koordinasi tersebut mencakup evaluasi dan penyesuaian protokol keamanan bagi personel yang bertugas di wilayah konflik, khususnya di Lebanon selatan yang saat ini menghadapi dinamika situasi keamanan yang kompleks.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Honi Havana, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan keselamatan seluruh personel TNI yang menjalankan misi perdamaian internasional.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam menjaga kehormatan dan keselamatan pasukan perdamaian, sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui misi di bawah naungan PBB.
Editor : Yudi Pratama
Sumber Berita: Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS
