Lampung, Ruangpena.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang digelar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong di hadapan 220 pelaku UMKM serta sejumlah pejabat daerah dan perwakilan lembaga terkait. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Direktur Bisnis PNM Kindaris, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo, EVP Pengembangan Bisnis dan Jasa Manajemen PNM Razak Manan Ahmad, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung Evie Fatmawati.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebut sekitar 51 persen perputaran uang di Lampung ditopang oleh aktivitas UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebanyak 51 persen uang yang beredar di Provinsi Lampung ini didukung oleh pergerakan ekonomi UMKM. Ada sekitar 498.000 pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan struktur ekonomi Lampung saat ini masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp520 triliun. Komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong menjadi penopang utama.
Menurutnya, stabilitas harga komoditas sepanjang 2025 turut mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung melampaui rata-rata nasional. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya daya beli masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Ketika harga komoditas terjaga, pendapatan masyarakat meningkat dan konsumsi ikut naik. Ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat,” katanya.
Meski demikian, Gubernur mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan manajerial, akses pemasaran, hingga daya saing produk. Ia menilai sebagian besar UMKM masih berjalan mandiri tanpa dukungan ekosistem yang kuat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
“Teknologi harus kita gunakan untuk menutup kekurangan, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti potensi besar sektor pariwisata sebagai pasar bagi produk UMKM. Pada 2025, jumlah wisatawan ke Lampung mencapai sekitar 25 juta orang dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp50 triliun.
“Jangan sampai belanja wisatawan justru didominasi produk luar. Kita ingin produk UMKM lokal menjadi pilihan utama,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis PNM Kindaris menyampaikan bahwa PKU Akbar mengusung tema “AI untuk UMKM, Lebih Efisien dan Lebih Untung” sebagai langkah mendorong pelaku usaha beradaptasi dengan era digital.
Menurutnya, PNM tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pendampingan melalui tiga pilar utama, yakni modal finansial, intelektual, dan sosial.
“Selama lima tahun terakhir, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp346 triliun kepada lebih dari 22 juta nasabah di seluruh Indonesia,” ungkap Kindaris.
Khusus di Lampung, PNM mencatat memiliki 466.000 nasabah aktif dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp17,8 triliun dalam lima tahun terakhir. Pada 2026, PNM menargetkan penyaluran sebesar Rp3 triliun serta menggelar 1.796 pelatihan bagi 71.000 nasabah.
Kindaris menilai pemanfaatan AI dapat membantu UMKM mengelola usaha lebih efisien, mulai dari pencatatan keuangan hingga strategi pemasaran.
“Dengan teknologi, UMKM bisa meningkatkan produktivitas, memahami pasar, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama PNM berharap lahir UMKM yang lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Penguatan kapasitas tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
